WARTABANJAR.COM, DIY – Pihak-pihak yang tak puas dengan hasil Pemilu 2024 tengah mengupayakan Hak Angket di DPR RI. Hal ini terkait pengumuman hasil Pemilu 2024 yang membuat sejumlah partai politik kecewa.
Namun Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Arga Pribadi Imawan menyebut, upaya untuk mewujudkan hak angket yang dilakukan sejumlah parpol untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 akan berhadapan dengan kendala besar.
Alasannya, dikutip wartabanjar.com dari Beritasatu.com, dinamika politik pasca pengumuman hasil Pemilu 2024, khususnya Partai Nasdem mulai membuka ruang koalisi dengan kubu pemenang Pilpres 2024, Prabowo-Gibran.
“Melihat kondisi politik yang sedang berjalan dan konsolidasi elite yang kuat, terutama dengan pergeseran sikap Nasdem, hal itu menjadi indikasi kuat bahwa usaha pengguliran hak angket yang ingin dikonsolidasikan oleh pasangan 01 dan 03 mungkin akan mengalami hambatan,” jelas Arga dalam diskusi di kampus UGM di Bulak Sumur, DIY pada Jumat (22/4/2024).
Menurut Arga, mewujudkan hak angket akan sulit dilakukan, terutama melalui jalur formal yang sah. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil saat ini adalah memperkuat peran masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah.
Baca juga: Gunung Semeru Erupsi Sebanyak 3 Kali, Dampak Gempa Tuban?
Sementara itu, pengamat akuntansi forensik dari Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UGM, Rijadh Djatu Winardi, berpendapat dari segi ekonomi, pasar cenderung menginginkan agar pemilu berlangsung dalam satu putaran.
“Kehadiran hak angket menciptakan ketidakpastian, yang bisa meresponsnya secara negatif, terutama pasar modal. Survei dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan mayoritas pelaku pasar lebih memilih pemilu yang selesai dalam satu putaran,” ungkap Rijadh.