LPI: PDIP Harus Belajar Politik Lagi Sama Presiden Jokowi
Ukuran Huruf:
WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal merapat ke Partai Golkar. Sejumlah pihak termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait informasi tersebut.
Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Muda Saleh menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkit jasa partainya terhadap Jokowi.
"PDIP ini citranya sudah buruk dimata publik, kepercayaan rakyat sudah menipis, kini mencoba melakukan manuver politik melalui kabar Presiden Jokowi diminta merapat ke Partai Golkar. Lalu apa masalahnya?" tegasnya seperti dikutip Wartabanjar.com.
Menurut Muda, dengan merapatnya Jokowi ke Golkar akan menambah kekuatan politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menjalani pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di masa mendatang?
"Saya sudah mendengar, ada kabar bahwa Pak Jokowi diminta untuk menjadi salah satu pemimpin tertinggi di Partai Golkar, isunya sebagai Ketua Umum (Ketum)," katanya.
Namun dirinya belum bisa memastikan seperti apa nanti hasilnya. Pasalnya, dinamika politik bisa saja terjadi di luar perkiraan.
"Namun poinnya disini adalah dengan kehadiran Pak Jokowi di Golkar tentu akan menambah kekuatan penuh di Koalisi partai pendukung 02 " tambahnya.
Selain itu, sindiran Hasto mengenai PDIP memiliki peran sebelumnya terhadap Jokowi, menurut Muda Saleh adalah hal yang wajar. Namun ia menilai bahwa justru Jokowi lah yang membawa perubahan drastis dalam tubuh PDIP.
"PDIP ini kan sebelumnya saya katakan, ibarat dalam dunia kuliah bahwa PD (pede) nya tinggi, namun IP-nya (Indeks Prestasi-red) rendah. Terlalu percaya diri dan kerap membawa-bawa nama besar Bung Karno," ujarnya.
Namun yang terjadi dalam 10 tahun sebelumnya 'Jokowi Effect' lah yang membuat PDIP melambung. Dirinya berharap Hasto belajar banyak pada sosok yang selama ini seolah 'direndahkan' di PDIP.
"Nah, jika nanti memang Pak Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar, PDIP bisa belajar dari Pak Jokowi bagaimana berpolitik, dan menjalankan fungsi partai sebagai instrumen dalam pemerintahan," tutupnya. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko