WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Memasuki kinerja akhir tahun, Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar press release terkait perkembangan realisiasasi APBN Regional Kalsel di Kantor DJPb Kalsel, Rabu (27/12/2023). DJPb Kalsel menyampaikan kinerja APBN Kalsel hingga 30 November 2023, menunjukan peningkatan baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya juga dari tahun sebelumnya. Kepala DJPb Kalsel, Syafriadi mengungkapkan, kinerja di beberapa bidang meningkat, seperti pada realisasi belanja naik 9, 25% dibanding dengan Oktober 2023, seiring dengan realisasi belanja penyelesaian pekerjaan belanja infrastruktur. “Realisasi belanja sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp29,34 triliun atau 90,91%, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp7,29 Triliun (82,84%) dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp22,04 Triliun (93,94%). Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022, realisasi belanja tumbuh 9,27%,” ungkapnya kepada awak media. Dari sisi pendapatan negara, lanjutnya, realisasinya telah mencapai Rp21,28 triliun atau sebesar 114,42%, tumbuh 23,35% dari periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari pertambangan dengan kontribusi sebesar 32,0%, kemudian perdagangan besar dan eceran 28,8% dan pengangkutan 14,4%. “Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali pertanian, kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan tertinggi adalah pengangkutan dan pergudangan yang tumbuh 70,85% dibandingkan tahun lalu,” bebernya lagi. “Jadi realisasi khususnya dari sisi penerimaan itu sangat baik, karena dari sisi penerimaan kita sudah diangka 115%, yang mana hal itu menunjukan aktifitas ekonomi sampai dengan akhir November 2023, relatif masih cukup bagus,” lanjutnya. Meski demikan, pihaknya tetap mendapatkan tantangan dari sisi belanja, karena masih belum sesui dengan yang ditargetkan, yaitu di angka 82%. Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar seluruh mitra kerja DJPb Kalsel bisa mengoptimalkan waktu yang tersisa tidak banyak ini untuk segera menyelesaikan kegiatan, projek dan segera melakukan permohonan pembayaran baik itu di APBN maupun APBD, sehingga sampai dengan akhir tahun 2023, target bisa dicapai dengan baik. “Target kita di akhir tahun itu bisa mencapai di angka 95-96%, karena itu masih cukup banyak yang harus kita lakukan sampai dengan akhir tahun ini,” tuturnya. Lebih lanjut, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 November 2023 di Kalsel sedikit menurun dari target yang ditentukan. “Untuk target KUR kita tahun ini yaitu Rp6,5 Triliun, sementara dari data sampai dengan November 2023 ini baru diangka 4,66 Triliun atau bari 87,91%,” papar Safriadi. Penurunan akselerasi KUR tersebut terjadi di hampir semua lokasi disebabkan oleh berapa kebijakan yang harus disikapi oleh penyalur KUR. Di antara kebijakannya adalah penyalur tidak boleh membiayai debitur yang sudah pernah mendapatkan KUR untuk kesekian kali, sehingga penyaluran KUR tidak terpaku kepada orang yang sama, serta harus menyebar ke UMKM. “Regulasi terbaru yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) tersebut tidak mudah dipraktekkan oleh penyalur KUR. Makanya, 18 penyalur KUR yang melakukan akselerasi patut diapresiasi, karena hampir mendekati target penyaluran. Terlebih lagi, tidak mudah mencari debitur KUR yang layak, sesuai target dan aman untuk perbankan,” tambahnya. Diketahui, Kalsel menempati peringkat 20 dari 34 provinsi di Indonesia dalam realisasi penyaluran KUR. Penyaluran KUR terbesar terjadi di Banjarmasin yang meningkat 29,8% secara year on year (yoy) dengan penyaluran mencapai Rp2,16 triliun kepada 15.884 debitur. Penyaluran KUR di Kalsel didominasi sektor perdagangan sebanyak 46,25 persen atau Rp2,16 triliun kepada 33.903 debitur. Sementara berdasarkan skema, penyaluran KUR di Kalsel didominasi mikro sebesar 65,19 persen atau Rp3,04 triliun kepada 67.386 debitur. (Iqnatius) Editor: Yayu