Daftar 35 Aplikasi Sudah Terdaftar PSE Lingkup Privat, 3 Aplikasi Belum Terdaftar Terancam Diblokir Kominfo, Cek Aplikasi Favorit Anda Sudah Aman atau Belum

WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Sederet aplikasi akan aman dan ada juga yang terancam diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pasca pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sudah ditutup.

Jelang penutupan pendaftaran, banyak nama perusahaan teknologi raksasa yang terpampang dalam daftar PSE Lingkup Privat Kominfo, baik sebagai PSE asing maupun PSE domestik.

Apa sajakah mereka?

Berikut ini daftarnya.

Sudah Terdaftar di PSE Lingkup Privat:

1. Milik Apple: App Store dan iCloud
2. Twitter
3. Tinder
4. Call of Duty Mobile
5. Zoom
6. Smadav
7. Line
8. PUBG Mobile
9. WeChat
10. Get Contact
11. HBO Go
12. We TV
13. Snapchat
14. Valorant
15. Indodax
16. Zalora
17. PSE asing: Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram)
18. Telegram
19. Gojek
20. Netflix
21. Shopee
22. Genius
23. Genshin Impact
24. Ragnarok X: Next Generation
25. Free Fire
26. Microsoft Cloud
27. Mi Chat
28. Gopay
29. Ovo
30. Tiktok
31. Capcut
32. MyPertamina
33. Mobile Legends
34. Spotify
35. Traveloka

Pendaftaran ditutup kemarin Rabu (20/7/2022) pukul 23.59 WIB.

Hingga batas akhir pendaftaran, 3 nama aplikasi ini belum ada mendaftarkan diri.

Belum Terdaftar PSE Lingkup Privat:

1. Google
2. YouTube
3. Disney Hotstar

Karena belum mendaftarkan diri, ketiga aplikasi ini terancan diblokir oleh Kominfo.

Sebelumnya, Kominfo mengungkapkan apabila perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia, tidak mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat lewat dari tanggal 20 Juli 2022, maka otomatis berubah menjadi ilegal.

Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, sanksi diterapkan secara bertahap, dari teguran tertulis, denda administratif, hingga pemutusan akses atau pemblokiran.

“Begitu tanggal 21 Juli sudah mulai proses review. Saat ini kami juga sudah mulai mendata, tinggal nanti dilihat apakah diberi teguran dulu, sanksi denda, atau diblokir,” ujar Semuel. (berbagai sumber)