WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di Kalsel tahun 2018 dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita stunting dari 33,08 persen menjadi 31,75 persen. Sedangkan tahun 2020 hasil dari e-PPGBM angka stunting Kalsel sebesar 12,2 persen atau turun 6,78 persen.

“Angka stunting pada balita berdasarkan aplikasi e-PPGMB setiap tahunnya mengalami penurunan,” ucap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kalsel, Nurul Ahdani, Rabu (29/9/2021).

Diungkapkannya pada Evaluasi Program Gizi Masyarakat dan Kesehatan Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2021 yang digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Lebih lanjut, Nurul Ahdani mengatakan, oleh sebab itu, upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan pencegahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting adalah 14 persen dan wasting 7 persen di tahun 2024.

“Dalam rangka upaya penurunan stunting dan wasting maka disusun Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu, persentase Bumil KEK (target 10 persen tahun 2024), persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi (target 100 persen tahun 2024), persentase Puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita (target 60 persen tahun 2024), dan persentase bayi usia kurang dari enam bulan mendapat ASI Eksklusif (target 60 persen tahun 2024).

“Jadi ini target rencana strategis yang harus dilakukan sampai tahun 2024 dalam menekan penurunan stunting,” imbuhnya.

Ditegaskannya, kegiatan evaluasi status gizi ini sangat penting dilaksanakan guna meneropong lebih dekat tentang kehidupan masyarakat di Provinsi Kalsel khususnya masalah gizi yang sering menimpa anak-anak balita.

“Saya berharap agar hasil dari survey ini benar-benar menghasilkan data yang akurat sesuai fakta di lapangan, agar kita dengan mudah melakukan intervensi program kesehatan ataupun program lainnya yang berhubungan dengan penanganan masalah kekurangan gizi,” pungkasnya. (has)

Editor : Hasby