“Teori herd immunity ini terbukti manjur, terlihat saat Piala Eropa yang baru saja berlalu. Masyarakat penggila bola menonton idolanya di stadion bahkan tanpa masker. Kalaupun ada kasus, bisa dikatakan kecil dan langsung bisa teratasi,” kata Rahmad.
Ia berharap, persoalan distribusi vaksin tetap jadi perhatian dimasa PPKM level 4. Apalagi, vaksin ada masa kadaluarsanya sehingga stok yang ada harus segera diinjeksikan agar tak mubazir.
Menurut Rahmad, distribusi vaksin bisa diprioritaskan dari perhitungan proporsi masyarakat kota sesuai tingkat keparahan zona dan target 70 persen herd immunity.
Misalnya, di Kota Sorong, Papua Barat yang cakupan vaksinasinya per 8 Juli 2021 masih rendah (14,17 persen). Padahal kota ini masuk zona merah.
Oleh karena itu, legislator dapil Jawa Tengah V tersebut memiliki beberapa catatan yang perlu jadi perhatian dalam distribusi vaksin.
Pertama, akses masyarakat memperoleh vaksin harus dipermudah. Ruang publik di seluruh Indonesia harus diperbanyak hingga tingkat kecamatan dan desa.
Kedua, kerja sama dengan pihak swasta harus lebih ditingkatkan lagi. Seperti yang telah dilakukan beberapa e-commerce terbesar.
Dalam kesempatan ini Rahmad juga mengapresiasi Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan inisiatif serupa di kawasan Bandung Barat, dan berhasil menjangkau 70 persen masyarakat yang sebelumnya tak tersentuh. Keberhasilan metode ini perlu diapresiasi dan disebarluaskan di tingkat nasional.
“Intinya, tiada hari tanpa vaksinasi, hingga di level terendah. Bahkan jika perlu melakukan pendekatan rumah ke rumah untuk pengecekan dan vaksinasi. Amerika Serikat sukses melakukan cara tersebut,” katanya. (edj)
Editor: Erna Djedi
