WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya meningkatkan pembangunan yang ramah gender. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sinergi dengan DPRD melalui pemanfaatan Pokok Pikiran (Pokir) sebagai jalur pengusulan program dari masyarakat.
Hal tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Kartini Pelaihari pada Senin (2/3/2026), yang dihadiri unsur pemerintah daerah, legislatif, serta berbagai organisasi perempuan.
Kepala Dinas P3AP2KB Tanah Laut, Maria Ulfah, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi perempuan secara langsung agar dapat dimasukkan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan perempuan di Tanah Laut benar-benar tercermin dalam program pembangunan dan penganggaran daerah,” katanya.
Anggaran Responsif Gender Baru 17,87 Persen
Maria mengungkapkan bahwa capaian anggaran responsif gender di Tanah Laut saat ini masih berada di angka 17,87 persen. Angka tersebut masih cukup jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 40 persen.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang lebih inklusif.
Ia juga menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam setiap program pembangunan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai sektor.
DPRD Siap Menjadi Penghubung Aspirasi
