Anggota DPRD Tanah Laut, Hj. Endang Isnawangsih, menegaskan bahwa lembaga legislatif siap menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Melalui mekanisme Pokir DPRD, berbagai usulan dari organisasi perempuan diharapkan dapat masuk dalam program pembangunan daerah.
“Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk organisasi perempuan agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya program yang menyentuh persoalan mendasar seperti penanganan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan ekonomi keluarga, serta akses pendidikan dan kesehatan.
Kolaborasi untuk Peningkatan Kesejahteraan
Dalam forum tersebut, sejumlah organisasi perempuan juga menyampaikan pandangan dan usulan terkait program yang dinilai penting bagi masyarakat.
Para peserta menilai keterlibatan mereka dalam proses perencanaan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pembangunan daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi perempuan diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup perempuan serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.(Wartabanjar.com/Gazali)
editor: nur_muhammad
