WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada sebuat instansi bukan berarti bersih dari korupsi. Hal itu dikatakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
“Jadi gini nih kalau WTP itu ya itu enggak ada urusan dengan korupsi. Artinya dia bukan mengukur korupsi gitu,” kata Pahala seperti dikutip Wartabanjar.com, Rabu (10/7/2024).
Pahala menerangkan, WTP didapatkan instansi jika instansi tersebut bisa mempertanggung jawabkan anggaran yang diberikan. Namun, korupsi masih bisa terjadi apabila proses lelang dan spesifikasi barang tersebut tidak sesuai dengan nominalnya.
“Misal 100 barang ada, nah ada dokumen oke berarti ini wajar 100. Tapi, apakah 100 ini ada suap atau underspek misalnya? itu bukan diperiksa sama BPK,” kata Pahala.
Baca juga: Pemerintah RI Kecam Serangan Rusia di Ukraina ini
Pahala menegaskan, WTP hanya memastikan angka dalam anggaran tersebut wajar atau tidak. “Tapi wajar itu tidak menunjukkan bahwa ini bersih dari korupsi,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat WTP dari BPK RI. Presiden menegaskan WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan APBN yang baik dan transparan.
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Ruang Cenderawasih, Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024).