WARTABANJAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengimbau PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) lebih terbuka terkait ketenagakerjaan, setelah peristiwa bentrokan pekerja di perusahaan tersebut, pada Sabtu (14/1/2023).
Tujuaannya, agar pemerintah mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/1/2023).
Mahfud menegaskan, perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja.
“Pemerintah menyesalkan terjadinya peristiwa itu,” ujarnya.
Pemerintah berharap agar seluruh masyarakat tenang dan kembali kehidupan normal seperti biasa.
“Karena pada saat ini, situasi di Morowali sudah kondusif,” ungkapnya.
Mahfud menegaskan, aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi.
Pemerintah setelah mempelajari latar belakang peristiwa, maka pemerintah menegaskan berdasarkan konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.
Mahfud berharap perusahaan hendaknya menyikapi tuntutan pekerja dengan arif, dan sebaliknya para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan konstitusi,” katanya.