ASN Termasuk PPPK Paruh Waktu Boleh Rangkap Jabatan Anggota BPD, Ini Syaratnya
WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, terutama terkait izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta tidak adanya konflik kepentingan dan gangguan terhadap tugas kedinasan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong, Fauzan, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).
Fauzan menjelaskan, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.3.7/5510/SJ tanggal 28 Juli 2026, Kemendagri menyatakan belum terdapat ketentuan khusus yang melarang ASN, termasuk PPPK, menjadi anggota BPD.
Dengan demikian, ASN yang telah menjabat sebagai anggota BPD masih dapat menyelesaikan masa jabatannya, meskipun kemudian diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan.
"Pada prinsipnya tidak ada larangan bagi ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu, untuk merangkap sebagai anggota BPD. Namun, yang bersangkutan wajib mengajukan izin kepada PPK dan mendapatkan persetujuan," jelas Fauzan.
Ia menegaskan, ketentuan tersebut juga berlaku bagi ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Mereka harus terlebih dahulu mengajukan izin kepada PPK.
Baca Juga: Masuk Nominator Validasi Eksternal IPKD 2026, Bupati Tabalong Paparkan Strategi Efisiensi Anggaran
Baca Juga: Belajar Inovasi Pemerintahan Surabaya, Pemkab Tabalong Jalin Kerja Sama Lima Tahun
Begitu pula bagi seseorang yang sudah menjadi anggota BPD, kemudian diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan izin kepada PPK.
Menurut Fauzan, hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangkap jabatan tersebut adalah potensi benturan kepentingan dan pembagian waktu dalam menjalankan tugas.
"Jangan sampai tanggung jawab sebagai anggota BPD mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sebagai ASN. Sebaliknya, pekerjaan sebagai ASN juga tidak boleh membuat tugas dan fungsi sebagai anggota BPD terbengkalai," tandanya.