WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Upah Minimum Kota (UMK) Banjarbaru tahun 2027 dipastikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini, pembahasannya telah memasuki tahap persiapan penetapan, dengan menunggu kesepakatan besaran indeks tertentu atau alfa antara perwakilan pekerja dan pengusaha.

Hal tersebut disampaikan Muhammad SPsi, Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskupumnaker) Kota Banjarbaru, saat ditemui di kantornya, Jalan Trikora No 9, Guntung Manggis, Rabu (18/11/2026).

Muhammad mengatakan, pembahasan UMK Banjarbaru 2027 telah dilaksanakan melalui sidang pleno pertama pada 26 Oktober 2026. 

Selanjutnya, sidang pleno kedua dijadwalkan berlangsung pada 23 November 2026 sekaligus membahas kesepakatan akhir besaran alfa.

"Untuk penetapan tahun ini kita menggunakan rumus yang sudah ditentukan dalam regulasi. Salah satu komponennya adalah alfa dengan rentang 0,5 sampai 1. Dari pembahasan awal, kemungkinan angka yang diperdebatkan antara 0,6 sampai 0,9," jelasnya.

Ia menerangkan, terdapat tiga komponen utama yang menjadi dasar perhitungan UMK 2027, yakni inflasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru, serta indeks tertentu atau alfa.

Menurutnya, data-data pendukung perhitungan telah diperoleh. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya lebih difokuskan pada penentuan besaran alfa yang menjadi ruang kesepakatan antara unsur pekerja dan pengusaha.

Baca Juga: Jelang Natal, Tahun Baru dan 5 Rajab, Wali Kota Banjarbaru Pastikan Stok Pangan Aman

Baca Juga: Kapolres Banjarbaru Kunjungi Stan Polres di Program POLIRAN Polda Kalsel, Buka Peluang Kerja bagi Masyarakat

"Kalau bahan-bahan penentu sudah kita dapatkan, sekarang tinggal penentuan alfa. Ini merupakan kesepakatan antara serikat pekerja atau buruh dengan perwakilan pengusaha," katanya.

Berdasarkan simulasi awal, besaran UMK Banjarbaru 2027 diperkirakan berada pada kisaran Rp4 juta hingga Rp4,2 juta lebih. 

Angka tersebut masih berupa perkiraan dan belum menjadi keputusan resmi, karena menunggu hasil pembahasan serta penetapan sesuai ketentuan.

Dalam proses pembahasan, serikat pekerja dan pengusaha memiliki kepentingan masing-masing. 

Pihak pekerja umumnya menginginkan nilai alfa lebih tinggi, sedangkan pengusaha mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kenaikan upah.