UMK Banjarbaru 2027 Diprediksi Tembus Rp4,2 Juta, Penetapan Menunggu Kesepakatan Alfa
Perwakilan Diskupumnaker Kota Banjarbaru, Indri, yang turut memberikan penjelasan dalam wawancara tersebut, mengatakan pemerintah berperan sebagai mediator dalam mempertemukan kepentingan kedua belah pihak.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, pemerintah akan mengambil peran sesuai mekanisme yang diatur dalam regulasi.
"Kalau misalnya serikat pekerja menginginkan angka lebih tinggi, sementara pengusaha menginginkan lebih rendah, pemerintah berperan memediasi. Apabila tidak ada kesepakatan, penentuan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Ia juga menegaskan, UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan, selisih yang sangat kecil sekalipun tetap harus menunjukkan bahwa UMK berada di atas UMP.
Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan Kota Banjarbaru melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Diskupumnaker, Disperindag, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, pakar ketenagakerjaan, serikat pekerja, serta perwakilan pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Terkait cakupan penerapan UMK, Muhammad menyebutkan terdapat sekitar 12.397 perusahaan yang tercatat di Banjarbaru. Namun, sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil yang memiliki ketentuan pengecualian dari kewajiban penerapan upah minimum.
Sementara itu, perusahaan yang masuk kategori wajib menerapkan ketentuan upah minimum diperkirakan berada pada kisaran 700 perusahaan.
Untuk memastikan kepatuhan perusahaan, Diskupumnaker melakukan monitoring dan pendataan secara berkala. Apabila ditemukan perusahaan yang belum membayar upah sesuai ketentuan, pemerintah kota akan memberikan pembinaan dan imbauan.
Namun, untuk penindakan dan pengawasan ketenagakerjaan lebih lanjut menjadi kewenangan pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi.
Indri menambahkan, pekerja yang menerima upah di bawah ketentuan tetap dapat memperjuangkan haknya melalui konsultasi dan pendampingan.
Bahkan, kekurangan pembayaran upah yang menjadi hak pekerja tetap dapat dituntut meskipun hubungan kerja telah berakhir.
Sementara itu, hasil pembahasan UMK Banjarbaru nantinya akan disampaikan melalui rekomendasi wali kota kepada pemerintah provinsi melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
Adapun kewenangan penetapan dan pengesahan UMK berada di tangan Gubernur Kalimantan Selatan.
Sesuai jadwal yang disampaikan dalam wawancara, penetapan UMP dijadwalkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.