Bareskrim Geledah Rumah Jenderal Listyo Sigit, Terungkap Misteri Sosok TK di Kasus Penyadapan
WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri telah menangkap lalu menahan Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan illegal.
Mantan Kapolri itu berserta tiga perwira tinggi Polri kini telah berstatus tersangka.
Para tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Selain Slamet Uliandi yang kabarnya sakit, ketiga tersangka lain ditahan di Mako Brimob.
Setelah menangkap, tim Barekrim Polri juga menggeledah rumah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penggeledahan rumah Jenderal Listyo Sigit itu diungkapkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).
Menurut Kapolri Suyudi, penggeledahan dilakukan penyidik pada Kamis (5/11/2026) setelah Mabes Polri melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung.
"Pada 5 November 2026, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), serta gelar penetapan tersangka SU (Slamet Uliandi)," ujarnya.
Kapolri mengatakan sebelum melakukan penggeledahan, eks Kepala Staf Presiden (KSP) itu telah lebih dahulu ditangkap dan ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
"Pada 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP," kata Jenderal Suyudi.
Baca Juga: Cara dan Kronologi Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Sadap Presiden, Politisi dan Jurnalis
Baca Juga: Gibran Bagi-bagi Mainan Anak ke Pendukung, Tegaskan Mundur Tidak Terkait Ijazah
Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU/PC/laptop, 1 modem hingga dokumen dan log data penyadapan.
Mengenai peran Jenderal Listyo Sigit dalam kasus itu, Jenderal Suyudi menyebut sebagai end user atau penerima terakhir dari produk penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.