WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya akhirnya disahkan menjadi UU.

Pengesehan ini dilakukan pada rapat paripurna DPR di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sebelum pengesahan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani ini, Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut.

"Kita 18 tahun diminta untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset ini. Saya menjadi Ketua Komisi III DPR di periode ini. Pada Agustus 2026 kami pimpinan Komisi III DPR dipanggil Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk gaspol (percepat) RUU Perampasan Aset ini," ujarnya.

Setelah laporan tersebut, Puan Maharani meminta persetujuan pengesahan RUU tersebut.

Dan, peserta rapat kompak meneriakkan kata,"Setuju".

Pengesahan ini lebih cepat dari janji yang disampaikan pimpinan DPR saat menerima perwakilan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada 27 Agustus 2026.

Saat itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berjanji RUU Perampasan Aset akan disahkan menjadi UU paling lambat 15 Desember 2026. 

Baca Juga: Ustadz Adi Hidayat Minta Agar Badak Jawa Tidak Dipindah dari Taman Nasional Ujung Kulon

Baca Juga: Cara Mudah Membuat Akun SSCASN, Pendaftaran Rekrutmen CPNS 2026 Segera Dibuka

Ada 10 pokok pengaturan atau poin dalam RUU Perampasan Aset, yakni:

Pertama, mengenai judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan banyak korban.

Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.