Keempat, pembagian kewenangan yang jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Pengaturan tersebut meliputi proses penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketujuh, pengaturan tugas dan kewenangan badan pengelola aset terkait tindak pidana agar pengelolaan berjalan profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.

Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.

Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. 

(wartabanjar.com)