WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Satu lagi tersangka kasus dugaan penyadapan illegal, dipecat dari Polri.

Setelah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, pada Selasa (17/11/2026), giliran Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. 

Majelis hakim KKEP Polri menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan menyatakan tersangka telah melakukan perbuatan tercela. 

Usai sidang, Eko Hadi keluar dari lokasi sidang di gedung Divisi Propam Polri, Jakarta dengan menggunakan kaus biru bertuliskan “Tahanan" di bagian punggung. 

Kedua tangan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu diikat memakai kabel ties berwarna biru.

Eko Hadi terus berjalan dengan kepala tertunduk. Masker hitam menutupi wajah bagian bawahnya.

Ia terus dikawal sejumlah personel Propam dan Brimob yang  membawa senjata laras panjang.

Meskipun dicecar pertanyaan oleh pers, Eko Hadi hanya diam dan terus berjalan menuju ke mobil rantis yang membawanya ke rumah tahanan (rutan) Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok. 

Dalam sidang, Eko Hadi menyatakan banding atas putusan majelis hakim KKEP.

Baca Juga: Bareskrim Geledah Rumah Jenderal Listyo Sigit, Terungkap Misteri Sosok TK di Kasus Penyadapan

Baca Juga: Cara dan Kronologi Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Sadap Presiden, Politisi dan Jurnalis

Dari empat tersangka, dua di antaranya belum menjalani sidang etik yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan peristiwa penyadapan itu terjadi pada periode 2025-2026 atau kurang lebih selama satu tahun.   

"Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," ucap Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).   

Diungkapkan Asep, para tersangka memasukkan nomor-nomor ponsel untuk disadap ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi.