WARTABANJAR.COM, TARAKAN - Menjelang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2027,  serikat pekerja di Kalimantan Utara ( Kaltara ) sepakat mengusulkan kenaikan berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL)  dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Usulan tersebut disampaikan menjelang pembahasan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 di Kantor gubernur  pada Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan KHL, serikat pekerja mengusulkan UMP Kaltara 2027 ditetapkan Rp5.198.545 atau naik dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.775.243 

Baca juga: Mayat di Sungai Pekapuran Banjarmasin Adalah Anggota TNI

Baca juga: Tahanan Kabur dari Pengadilan Negeri Samarinda, Terdakwa Pencurian Tidak Ingin Disidang

Angka tersebut muncul dalam pertemuan pimpinan sejumlah serikat pekerja pada Selasa (17/11/2026) seperti Ketua FSP Kahutindo Kaltara Ahmad Samsudin Rifai, Ketua Korwil KSBSI Kaltara Raden Yusuf, Ketua FSP Kahut KSPSI Kaltara Gusmin dan Ketua Komite Perempuan DPD FSP Kahutindo Kaltara Mariani.

Ahmad Syamsuddin Rifai mengatakan mereka beberapa kali menggelar pertemuan untuk menyatukan persepsi mengenai  perubahan aturan yang memberikan dua opsi dalam penetapan upah minimum, yakni menggunakan formula  PP Nomor 49 atau menggunakan dasar KHL.

Hasilnya, mereka sepakat berdasarkan KHL.
                                        
"Kemarin BPS juga merilis, KHL kita sebesar Rp5.198.545," sebutnya.

KHL yang dirilis BPS tersebut sudah mencakup berbagai komponen, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Korwil KSBSI Kaltara Raden Yusuf menilai permintaan buruh agar UMP 2027 mengacu pada KHL bukan merupakan tuntutan yang berlebihan.

"Jadi harapan kita UMP nanti tetap sesuai dengan kebutuhan hidup layak, karena UMP sekarang kita merasa masih jauh dari untuk memenuhi kebutuhan hidup layak," lanjutnya.
                                            
Ia berharap gubernur juga menetapkan UMP 2027 mengacu pada KHL.