WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Penguatan kapasitas kepemimpinan desa menjadi prioritas untuk menopang kualitas pemerintahan di Kabupaten Banjar.

Langkah tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan 277 Pambakal se-Kabupaten Banjar dalam retret peningkatan kompetensi, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Jawa Barat, pada 18–22 November 2026.

Agenda pembekalan itu dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN, Prof Dr Rossy Lambelanova, Rabu (18/11/2026).

Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi, menilai pembekalan bagi para Pambakal sangat mendesak, karena Kabupaten Banjar memiliki 277 desa yang tersebar di 20 kecamatan.

”Desa adalah garis depan pemerintahan dan pembangunan. Arah terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis, sangat ditentukan dari bagaimana pemerintahan desa dikelola,” ujarnya

Menurutnya, ekspektasi terhadap pemimpin desa kini jauh lebih luas dibanding sekadar mengurus berkas administrasi.

”Pambakal tidak cukup hanya menjalankan administrasi. Mereka harus mampu menggerakkan pembangunan, memberdayakan warga, dan memastikan layanan publik berjalan efektif,” tegasnya.

Baca Juga: Sambut Haul Ke-11 Tuan Guru Irsyad Zein di Martapura, Polda Kalsel Serahkan Sapi Limosin 700

Baca Juga: ULM Survei 44 Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Kalsel

Pemilihan IPDN Kampus Jatinangor diarahkan agar peserta menyerap standar kedisiplinan, tata kelola pemerintahan, serta kemampuan membaca kebijakan publik.

Selama lima hari mengikuti rangkaian kegiatan, para Pambakal didorong memperdalam pemahaman aturan, semangat kebangsaan, serta pola kerja sama antarpemerintah desa.

”Selama lima hari di Jatinangor, kedisiplinan, penguasaan regulasi, nasionalisme, hingga komunikasi dan kolaborasi antardesa harus benar-benar diperkuat,” kata Habib Idrus.

Ia juga menekankan tujuh prinsip utama dalam memimpin desa, yakni integritas, profesionalisme, tertib administrasi, kepemimpinan melayani, inovasi, kolaborasi, dan keteladanan.

Seluruh materi tersebut diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, melainkan diterapkan langsung untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di desa masing-masing.

”Jabatan Pambakal adalah amanah warga. Ukuran keberhasilan memimpin desa bukan lamanya masa jabatan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (wartabanjar.com/IKhsan/*)