WARTABANJAR.COM, BANJAR - Sebanyak 44 lokasi di Kalimantan Selatan masuk dalam daftar calon kawasan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. 

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dipercaya melakukan survei dan penilaian terhadap kesiapan lokasi tersebut.

Puluhan calon lokasi itu tersebar di delapan kabupaten/kota, meliputi Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarmasin.

Surveyor Tim Penilai dan Fasilitasi Kesiapan Calon Lokasi KNMP 2027, Nurul Ananda Hikmah, mengatakan penilaian dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi dan potensi wilayah berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Aspek yang dinilai meliputi basis masyarakat, kelembagaan, ketersediaan lahan, layanan dasar seperti listrik, air dan BBM, produksi dan potensi perikanan, hingga keberterimaan masyarakat serta dukungan pemerintah.

Menurut Nurul, konsep Kampung Nelayan Merah Putih kini tidak hanya menyasar masyarakat yang beraktivitas sebagai nelayan tangkap di laut. 

Baca Juga Cara Mudah Membuat Akun SSCASN, Pendaftaran Rekrutmen CPNS 2026 Segera Dibuka

Baca Juga Mayat di Sungai Pekapuran Banjarmasin Adalah Anggota TNI

Program ini juga dapat mencakup kawasan perikanan di perairan umum, budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga wisata bahari.

Bahkan, beberapa aktivitas tersebut dapat diintegrasikan dalam satu kawasan sesuai potensi wilayah masing-masing.

”Dalam pelaksanaan survei, kami terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada masyarakat, khususnya nelayan. Kami menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses identifikasi dan penilaian calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih,” jelasnya.

Dalam proses survei, tim menggali informasi mengenai kondisi masyarakat nelayan, aktivitas penangkapan ikan, jumlah nelayan, sarana dan prasarana perikanan, hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan.

Selain itu, identifikasi juga dilakukan terhadap potensi serta kendala yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah. 

Informasi yang disampaikan masyarakat diharapkan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar hasil penilaian dapat menggambarkan situasi lapangan secara objektif.