UMK 2027 Tanah Laut Belum Dimulai, Disnakerind Tunggu Pengumuman Resmi UMP Kalimantan Selatan
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Kabupaten Tanah Laut memastikan proses pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 hingga saat ini belum dimulai, karena masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan.
Kepastian tersebut disampaikan Mediator Hubungan Industrial Pertama Disnakerind Kabupaten Tanah Laut, Akhmad Nashar SH, mewakili Kepala Disnakerind Tanah Laut Ir Ulil Amri Bahtiar, saat dikonfirmasi wartabanjar.com secara online terkait progres perumusan upah minimum di Bumi Tuntung Pandang, Rabu (18/11/2026).
Menurut Akhmad Nashar, langkah pembahasan di tingkat kabupaten baru dapat ditindaklanjuti secara resmi, setelah pemerintah provinsi menetapkan angka UMP sebagai acuan dasar.
Meski demikian, tim teknis di lingkungan Disnakerind tidak tinggal diam dan mulai mempersiapkan kerangka perhitungannya.
"Untuk proses belum sama sekali, karena kami tindak lanjut setelah penetapan Provinsi. Tapi untuk metode dan tata caranya sedang kami pelajari," ujar Akhmad Nashar.
Berdasarkan jadwal penetapan pengupahan secara nasional, UMP 2027 dijadwalkan diumumkan paling lambat pada 21 November 2026.
Sementara itu, batas akhir penetapan UMK 2027 jatuh pada 25 November 2026, yang nantinya akan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027.
Baca Juga: Bupati Tanah Laut Resmi Tutup Tala Youth Fest 2026, UMKM Cetak Omzet Ratusan Juta
Mengingat rentang waktu antara pengumuman UMP dan batas akhir penetapan UMK hanya terpaut empat hari, Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha diproyeksikan langsung menggelar rapat maraton usai pengumuman dari provinsi.
"Perkiraan 23 atau 24 November 2026," kata Akhmad Nashar saat ditanya mengenai jadwal rencana rapat pembahasan UMK Tanah Laut 2027.
Penetapan UMK 2027 ini menjadi perhatian serius para pekerja dan pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut, terutama di tengah fluktuasi biaya hidup dan kebutuhan pokok daerah.
Sebagai gambaran, pada tahun sebelumnya UMP Kalimantan Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp3.725.000, atau mengalami kenaikan sebesar Rp228.805 (6,54 persen) dibandingkan UMP 2025.