WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Pengukuran capaian kebudayaan dijadikan pijakan untuk mengarahkan kebijakan pembangunan sosial dan identitas daerah di Kabupaten Banjar.

Arah tersebut dibahas dalam Ekspose Akhir Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Banjar, Rabu (18/11/2026).

Forum yang dipandu Peneliti Ahli Pertama, Juhairiyah, ini turut diikuti perwakilan Kementerian Agama, sejumlah SKPD, camat, serta undangan terkait.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bapperida Kabupaten Banjar, Noor Ellyza Rakhmawati, hadir mewakili Kepala Bapperida, Hj Anna Rosida Santi, untuk memaparkan urgensi kajian tersebut.

Menurutnya, kekayaan tradisi dan kearifan lokal di Kabupaten Banjar perlu dikelola lewat kebijakan yang terukur, agar tetap terjaga sekaligus menopang pembangunan daerah.

"Kajian IPK ini penting untuk memotret kondisi pembangunan kebudayaan di Kabupaten Banjar, sekaligus melihat aspek mana saja yang masih perlu dibenahi,” ujarnya.

Target capaian IPK Kabupaten Banjar pada 2026 dipatok pada angka 64,25, dan masuk dalam indikator RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029.

Baca Juga: Perkuat Tata Kelola Desa di Banjar, 277 Pambakal Jalani Retret di IPDN Jatinangor

Baca Juga: Sambut Haul Ke-11 Tuan Guru Irsyad Zein di Martapura, Polda Kalsel Serahkan Sapi Limosin 700

Ellyza menekankan, penyampaian temuan dan rekomendasi dari tim peneliti diharapkan memberi masukan konkret sebelum kebijakan dijalankan lebih luas.

”Masukan dari perangkat daerah dan para pemangku kepentingan sangat kami butuhkan, agar rekomendasi kajian ini relevan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Sementara perwakilan Tim Kajian LP2M UNISKA MAB, Zakky Zamrudi, memaparkan dari delapan indikator yang dinilai, sejumlah poin sempat mengalami penurunan terkait isu perbedaan agama dan budaya.

Ia menegaskan tren penurunan pada poin tersebut tidak mencerminkan sikap intoleransi masyarakat, melainkan dipengaruhi faktor eksternal dari luar daerah.

”Secara umum IPK Kabupaten Banjar tahun 2026 membaik dibanding tahun lalu, namun ada sejumlah indikator seperti penerimaan keberagaman sosial yang tetap perlu dicermati,” ungkap Zakky.