WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, masuk dalam daftar Nominator Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025, Tahun Ukur 2026.

Dalam tahapan validasi yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (18/11/2026), Bupati Tabalong H M Noor Rifani memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Tabalong menjadi satu dari 34 pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti tahapan validasi eksternal tersebut. Dari Kalimantan Selatan, selain Tabalong, terdapat Kabupaten Balangan dan Kota Banjarmasin.

Dalam paparannya, H Fani sapaan akrabnya menjelaskan langkah pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan fiskal, agar program prioritas pembangunan tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, H Husin Ansari SE ME, menjelaskan salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, adalah kebijakan rasionalisasi belanja pada 2025.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut mengharuskan pemerintah daerah memangkas sejumlah komponen belanja, termasuk perjalanan dinas hingga 50 persen serta beberapa belanja operasional lainnya.

Baca Juga: Belajar Inovasi Pemerintahan Surabaya, Pemkab Tabalong Jalin Kerja Sama Lima Tahun

Baca Juga: Jalan Nasional Penghubung Tabalong-HSU Mulai Diperbaiki Pascalongsor, Pengendara Diminta Waspada

"Pada tahun 2025 ada kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi sejumlah belanja. Misalnya, belanja perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen, termasuk beberapa belanja operasional lainnya," jelas Husin.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut Pemkab Tabalong menyusun strategi agar efisiensi anggaran tidak menghambat pelaksanaan tujuh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan pembiayaan kreatif atau creative financing, dengan melibatkan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus berpikir lebih kreatif. Salah satunya melalui optimalisasi creative financing ,dengan melibatkan perusahaan melalui dana CSR masing-masing," ungkapnya.