ASN Termasuk PPPK Paruh Waktu Boleh Rangkap Jabatan Anggota BPD, Ini Syaratnya
Lebih lanjut dikatakannya, target kinerja sebagai ASN harus tetap terpenuhi, begitu juga tugas sebagai anggota BPD harus dapat dijalankan dengan baik. Jangan sampai ada benturan kepentingan maupun waktu.
Berbeda dengan anggota BPD, Fauzan menyebut perangkat desa tidak dapat disamakan dalam hal rangkap jabatan tersebut.
Pasalnya, perangkat desa memiliki kewajiban menjalankan tugas di kantor desa yang membutuhkan kehadiran langsung. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan benturan waktu dengan kewajiban sebagai ASN.
Ditambahkan Fauzan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tabalong, untuk menyelaraskan ketentuan tersebut dengan peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai BPD dan pemerintahan desa.
Koordinasi ini diperlukan agar pelaksanaan jabatan ASN sebagai anggota BPD maupun Kepala Desa atau perangkat desa memiliki kejelasan, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (wartabanjar.com)