WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru bersama DPRD menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, dengan total belanja daerah mencapai Rp1,42 triliun.

Dalam rancangan anggaran tersebut, sektor pendidikan dan pekerjaan umum menjadi dua perangkat daerah dengan alokasi terbesar. 

Dinas Pendidikan memperoleh anggaran Rp285,38 miliar, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp155,63 miliar.

Kesepakatan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru, terkait persetujuan Raperda APBD 2027 di Gedung DPRD Banjarbaru, Kamis (19/11/2026).

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Menurutnya, pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD, serta seluruh satuan kerja perangkat daerah menghasilkan sejumlah penyesuaian, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Dari sisi pendapatan, penyesuaian dilakukan terhadap dana transfer pemerintah pusat, di antaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, serta insentif fiskal.

Baca Juga: UMK Banjarbaru 2027 Diprediksi Tembus Rp4,2 Juta, Penetapan Menunggu Kesepakatan Alfa

Baca Juga: Jelang Natal, Tahun Baru dan 5 Rajab, Wali Kota Banjarbaru Pastikan Stok Pangan Aman

Sementara dari sisi belanja, pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, melalui program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Lisa menegaskan, penganggaran juga memperhatikan pemenuhan belanja wajib, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta belanja mandatory, termasuk belanja pegawai, pendidikan, dan pelayanan publik infrastruktur.

Ia menyampaikan, kebijakan APBD 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kedaulatan daerah.

Menurutnya, penganggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada besarnya nominal yang dialokasikan, tetapi harus memberikan hasil nyata dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.