APBD Banjarbaru 2027 Disepakati Rp1,42 Triliun, Lisa Halaby Tekankan Anggaran Harus Berdampak bagi Masyarakat
"Penganggaran daerah didorong tidak hanya berfokus pada jumlah alokasi anggaran, tetapi pada hasil nyata dan dampak (outcome) yang diterima masyarakat," demikian disampaikan Lisa dalam sambutannya.
Ia juga menjelaskan, penentuan anggaran setiap perangkat daerah didasarkan pada target kinerja pelayanan publik dan prioritas pembangunan, bukan semata-mata pemerataan alokasi antardinas ataupun mengacu pada anggaran tahun sebelumnya.
Berdasarkan rincian pagu dalam rancangan APBD 2027, selain Dinas Pendidikan dan PUPR, sejumlah perangkat daerah lainnya juga mendapatkan alokasi anggaran cukup besar.
Dinas Kesehatan memperoleh Rp118.921.623.800, RSD Idaman Kota Banjarbaru Rp112.039.851.478, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Rp87.584.019.100.
Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan Rp71.367.360.520, Sekretariat DPRD Rp69.656.319.400, serta Sekretariat Daerah sebesar Rp66.741.053.953.
Adapun berdasarkan berita acara persetujuan bersama, struktur APBD Banjarbaru 2027 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.259.388.408.505, belanja daerah Rp1.429.695.430.970, serta pembiayaan daerah Rp170.307.022.465.
Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp170,30 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan daerah, seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty, membenarkan bahwa Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR menjadi dua perangkat daerah dengan alokasi anggaran terbesar.
"Iya ada dua dinas yang alokasinya besar, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR," ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).
Lisa menambahkan, setelah persetujuan bersama tersebut, Raperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan paling lambat tiga ,hari untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil evaluasi gubernur nantinya akan disempurnakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan melalui keputusan pimpinan DPRD.
Dengan demikian, APBD Banjarbaru 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. (wartabanjar.com/MJamaluddin/*)