Menurut Irwan, proses birokrasi menjadi salah satu persoalan, yang membuat bantuan belum mudah dicairkan.

“Birokrasi di tingkat provinsi dan pusat sangat berbelit-belit,” katanya.

Ia menyebut, salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan status penanganan bencana di daerah.

“Agar bantuan dapat dicairkan, kita diminta meningkatkan status penanganan hingga menjadi tanggap darurat,” tegasnya.

Persoalan dukungan tersebut juga terasa di tingkat relawan, yang berhadapan langsung dengan titik-titik karhutla.

Ketua Buser 690 Banjar, Hasan Hamdan, mengatakan keterbatasan peralatan dan prasarana masih menjadi kendala dalam upaya pemadaman di lapangan.

”Kondisi ini membuat penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan personel, tetapi juga dukungan sarana yang memadai,” paparnya. 

Selain pemadaman, kebutuhan warga di tengah kekeringan juga ikut terdampak keterbatasan sarana.

Hasan mengungkapkan, penyaluran air bersih kepada warga terdampak kekeringan, turut terkendala karena armada dan sarana distribusi yang terbatas.

”Bantuan tersebut menjadi dukungan langsung di tengah proses pengajuan bantuan ke pemerintah pusat, yang hingga kini masih menunggu kepastian,” lanjutnya. 

Hasan menilai dukungan terhadap penanganan karhutla, tetap dibutuhkan karena kondisi di lapangan masih menghadapi keterbatasan peralatan dan sarana pendukung.

”Alhamdulillah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar menyerahkan bantuan dana sebesar Rp50 juta kepada Buser 690 Banjar, untuk mendukung penanganan karhutla,” pungkasnya. (wartabanjar.com/*)