WARTABANJAR.COM, BALIKPAPAN - Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memberikan mimpi manis kepada warga Kalimantan khususkan Provinsi Kalimantan Timur.

AHY menyampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tengah memperhitungkan pembangunan moda transportasi kereta api di Kaltim.

"Karena pengembangan kereta api ini memang membutuhkan perhitungan yang benar-benar detail," ujarnya saat menghadiri Sidang Terbuka Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/10/2026).

Baca juga: Karhutla Kian Meluas, Pemkab Banjar Inginkan Bantuan Pemerintah Pusat

Baca juga: Empat Rumah Terbakar di Mahang Sungai Hanyar HST, Satu Warga Terluka Bakar

Di antaranya, pemerintah harus menggodok dari sisi tata ruang, kebutuhan anggaran, hingga skema investasi

Menurutnya, keberadaan kereta api di Kalimantan dapat mendukung konektivitas antar wilayah.

Ia mendorong keberadaan kereta api untuk meningkatkan produktivitas daerah.

"Wilayah Kalimantan Timur ini luas sekali, sehingga sarana transportasi ini nantinya menjangkau berbagai daerah," ucapnya

Moda transportasi kereta api nantinya juga dapat mendukung proses pengangkutan logistik daerah. 

Terlebih, Kalimantan Timur memiliki komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO)

."Komoditas di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, sangat melimpah dari batu bara hingga CPO. Di sinilah pentingnya peningkatan kapasitas transportasi melalui kereta," kata AHY.

Di sisi lain, AHY mengaku telah berdiskusi masif dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengenai keseimbangan antara pembangunan proyek strategis dan kemampuan fiskal daerah. 

Langkah ini untuk menyelaraskan perencanaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia(SDM) di Kaltim.

"Pusat dan daerah harus benar-benar duduk bersama menyimpulkan segala sesuatunya. Karena kebutuhan fiskal tiap daerah juga besar dan beragam," ulasnya.

AHY menyebut pemerintah daerah juga membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk menangani infrastruktur dasar. 

Salah satunya pemeliharaan jalan dan jembatan rusak, serta pembiayaan sektor pelayanan publik lainnya.