Pemkab Kotabaru Diskusikan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
WARTABANJAR.COM, KOTABARU – Evaluasi terhadap pelayanan publik terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru.
Budaya kerja aparatur agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga dibangun.
Dua hal yang saling berkaitan ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Aula Masjid Apung, kawasan Siring Laut Kotabaru, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan diikuti perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta pejabat dan staf terkait.
Baca juga: Jalan Nasional Penghubung Tabalong-HSU Mulai Diperbaiki Pascalongsor, Pengendara Diminta Waspada
Baca juga: Lomba Permainan Tradisional Ramaikan Aruh Ganal Banua 2026 di Banjarmasin
Mereka mendapat asistensi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Kegiatan dibuka oleh Asisten III Anang Muhammad Zen, mewakili Sekretaris Daerah Eka Saprudin.
Dalam sambutan yang disampaikan Anang Muhammad Zen, Eka Saprudin menegaskan pelayanan publik berkualitas merupakan salah satu kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, perbaikan pelayanan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembenahan administrasi, tetapi harus terlihat dari sistem, perilaku aparatur, hingga hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Aparatur diharapkan menjadi motor penggerak perubahan dengan mengedepankan integritas, disiplin, profesionalisme, keramahan, responsivitas, dan inovasi dalam memberikan pelayanan,” paparnya.
Anang mengapresiasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
Ia berharap peserta aktif berdiskusi dan menggali berbagai persoalan agar hasil evaluasi dapat diterapkan di masing-masing unit pelayanan.
FGD tersebut menghadirkan narasumber utama Akhmad Hasmy, Ak, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, serta Irwan Yunizar, S.T., Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
Diskominfo Kabupaten Kotabaru juga menyampaikan materi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, H. Hendra Indrayana.
Pembahasan ini menitikberatkan pada optimalisasi kanal pengaduan sebagai sarana masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah.