Pengaduan yang masuk diharapkan tidak sekadar ditindaklanjuti, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Sementara itu, Ketua Panitia, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pelayanan publik yang semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk menekan berbagai keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui kanal pengaduan daring.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) menjadi pedoman sekaligus pengaman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya.

Namun, aspek yang tidak kalah penting adalah perubahan perilaku dan budaya kerja aparatur agar lebih memahami kebutuhan masyarakat.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Di antaranya perbaikan proses bisnis dan cascading atau penjabaran kinerja perangkat daerah, penyusunan dan publikasi standar pelayanan, penguatan budaya kerja, serta penerapan whistleblowing system untuk pelaporan dugaan pelanggaran.

Selain itu, evaluasi juga mencakup pengelolaan konflik kepentingan, optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara daring, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Kotabaru berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat sinergi dan komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, dan responsif.

Dengan demikian, pembenahan pelayanan publik tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi menjadi perubahan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Kotabaru. (Wartabanjar.com/*)