WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Lebih dari 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Besarnya porsi anggaran tersebut membuat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam mengelola pengadaan menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat membuka Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 Model Blended Learning di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Senin (14/9/2026).

Baca juga: PLN Pelaihari Terapkan Pemadaman Bergilir, Sistem Kelistrikan Tanah Laut Normal Pekan Keempat September

Video:  22 Korban Kapal Virgo Dievakuasi, Sempat Terkendala Cuaca

Yudi mengatakan, proses pengadaan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi turut menentukan bagaimana anggaran pemerintah diterjemahkan menjadi program dan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Artinya, efektivitas pembangunan daerah sangat bergantung pada bagaimana peserta di ruangan ini mengelola proses PBJ tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta peserta tidak menjadikan sertifikasi pengadaan sekadar sebagai pemenuhan persyaratan administrasi.

Menurutnya, sertifikasi juga menjadi bagian dari pembuktian kompetensi sekaligus tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Yudi mengingatkan, aturan mengenai pengadaan barang dan jasa terus mengalami perkembangan sehingga aparatur dituntut mengikuti regulasi terbaru.

“Aturan PBJ terus berkembang. Dulu berpedoman pada Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021. Namun sekarang harus terus update dengan regulasi terkini, mengingat telah terbitnya Perpres Nomor 46 Tahun 2025,” katanya.

Perubahan regulasi tersebut, lanjut Yudi, juga menuntut aparatur memahami proses pengadaan secara lebih efektif, termasuk dalam hal percepatan, efisiensi harga dan transaksi elektronik.

Kesalahan dalam menentukan metode pengadaan maupun perencanaan yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah.

Karena itu, Yudi meminta pelatihan tidak berhenti pada penyampaian materi di dalam kelas.

Ia mendorong peserta mendapat lebih banyak kesempatan untuk berlatih melalui simulasi dan pembahasan kasus yang berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka.