WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dengan meningkatkan langkah persuasif kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Wamenko Bidang Pangan sekaligus Ketua Percepatan Penanganan Karhutla Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Penanganan Bencana Karhutla di Auditorium Polda Kalsel, Sabtu (5/9/2026).

Hanif mengatakan, berbagai upaya penanganan telah dilakukan, mulai dari pemadaman hingga pemanfaatan teknologi. 

Namun, menurutnya, upaya tersebut perlu diimbangi dengan pencegahan agar api tidak muncul sejak awal.

“Alangkah baiknya bilamana tidak ada api, sehingga maka langkah-langkah persuasif harus dikembangkan,” ujarnya.

Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat akan diperkuat hingga ke lingkungan tempat warga beraktivitas sehari-hari.

Baca Juga Murid TK di Banjarmasin Tak Boleh Bawa Pulang MBG, Wajib Makan Sebelum Batas Waktu

Baca Juga Pelaku Pembunuhan Penata Rias Salon Yung di Kelurahan Jawa Kabupaten Banjar Sempat Semirkan Rambut Korban

Hanif menyebut edukasi dapat dilakukan melalui langgar, masjid, musala, gereja maupun berbagai kegiatan yang menjadi tempat masyarakat berkumpul.

“Mulai sekarang harus semakin ditingkatkan langkah-langkah persuasif. Kita kenal biasanya dengan sosialisasi,” katanya.

Menurutnya, kondisi kemarau yang panas dengan waktu berakhir yang belum dapat dipastikan membuat pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

Masyarakat pun diminta terlibat dalam upaya tersebut, sehingga penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah dan petugas di lapangan.

“Preventif juga kita lakukan, ternyata masih perlu banyak dilengkapi dengan persuasif. Sehingga dengan keterlibatan masyarakat di dalam upaya penanggulangan karhutla,” jelas Hanif.

Upaya tersebut nantinya akan diperkuat sampai tingkat tapak dengan melibatkan unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Hanif menyebut dukungan akan datang dari TNI-Polri, termasuk Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta jajaran pemerintah daerah mulai dari lurah, camat, kepala desa hingga rukun tetangga.

Ia menilai keterlibatan berbagai unsur tersebut penting agar pencegahan bisa berjalan langsung di lingkungan masyarakat.

“Kita harus lawan dalam semua posisi, baik preventif, preemtif, penanggulangan, pencegahan, maupun sosialisasi dengan masyarakat,” tegasnya.