WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur penyeberangan, serta penguatan aksesibilitas antarwilayah di Kalimantan Selatan.

Pernyataan sikap itu, disampaikan saat penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa (Judesa) di Banjarmasin pada Senin, 31 Agustus 2026.

Langkah strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tanah Laut, HM Zazuli, bersama jajaran instansi terkait. 

Keikutsertaan daerah berjuluk Bumi Seuntung Batuah tersebut menjadi bagian dari upaya kolaboratif bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta unsur TNI dan Polri, guna mempercepat penyediaan sarana penyeberangan yang aman bagi masyarakat.

Program Judesa diluncurkan, sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat, untuk menangani kebutuhan infrastruktur perdesaan secara cepat dan terpadu. 

Fokus utama program ini diarahkan pada pembukaan serta perbaikan jembatan, yang menjadi jalur vital warga menuju fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pusat aktivitas publik lainnya.

Secara nasional, pendataan Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 6.382 usulan pembangunan jembatan, yang tersebar di 559 kabupaten/kota. 

Baca Juga: Kabut Asap di Tanah Laut, TP Posyandu Salurkan Ribuan Masker dan Paket Sembako di Bati-Bati

Baca Juga: Upaya Pencegahan Karhutla di Tanah Laut Butuh Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat dan Swasta

Khusus di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 331 usulan jembatan desa yang masuk dalam skema penanganan di 13 kabupaten/kota.

Selain pembahasan program Judesa, agenda kolaborasi lintas sektor tersebut, juga merumuskan langkah penguatan konektivitas regional yang lebih luas.

Beberapa proyek strategis yang dibahas, meliputi rencana pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut, pengembangan koridor lintas tengah Pulau Laut, hingga percepatan perbaikan jalur koridor Banjarbaru-Mantewe.

Guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan mempercepat realisasi fisik di lapangan, pemerintah turut mendorong pemanfaatan pembiayaan inovatif.

Dalam forum tersebut, skema alternatif melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), ditawarkan sebagai solusi pendanaan infrastruktur daerah.