WARTABANJAR.COM - Beras menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar kedua di Kalimantan Selatan setelah emas perhiasan. 

Hal diungkap Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya

Perum Bulog memperkuat intervensi dan distribusi pangan strategis guna menjaga stabilitas harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. 

Langkah tersebut dinilai penting karena beras masih menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi Kalsel.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, mengatakan pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Hal tersebut disampaikan Eddy usai mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual melalui Command Center Kalsel di Banjarbaru, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga Polres HST Periksa Lokasi Penemuan Mayat Jumran di Belakang Kopdes Merah Putih Tungkup

Baca Juga Kajati Kalsel Lantik dan Ambil Sumpah Wakajati dan Empat Kajari

“Inflasi ini tidak hanya pemerintah, tetapi juga multi-stakeholder. Kalau masalah harga beras, kita berharap Bulog juga akan intervensi secara masif,” ujar Eddy.

Ia menjelaskan, secara year on year, beras menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar kedua di Kalsel setelah emas perhiasan. 

Karena itu, penguatan pasokan beras menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Menurut Eddy, Bulog memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, gula dan minyak goreng. 

Ketiga komoditas tersebut memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi di masyarakat.

“Kita berharap Bulog tetap masif di kabupaten dan kota Kalimantan Selatan, kalau bisa dimaksimalkan sehingga harga bahan pokok utamanya beras, minyak goreng, gula dan lain sebagainya bisa terkendali,” jelasnya.

Selain memperkuat peran Bulog, Pemprov Kalsel juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kerja sama antar daerah. 

Hal ini terutama dilakukan untuk mengatasi perbedaan ketersediaan komoditas pangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.