WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU - DPRD Tanah Bumbu mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan dengan memfasilitasi konsultasi dan koordinasi antara 10 kepala SMA Negeri di Kabupaten Tanah Bumbu bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (06/08/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai persoalan yang masih dihadapi sekolah, mulai dari kebutuhan sarana dan prasarana hingga kekurangan tenaga pendidik di sejumlah SMA Negeri di Tanah Bumbu.

Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, didampingi anggota Komisi I DPRD Tanah Bumbu, yakni Hj. Ernawati, H. Irin, M. Dodi Trunur Rizky, Makhruri, Sarniah, dan Nur Khalifah.

Kedatangan mereka diterima Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, H. Abdul Rahim.

Turut hadir dalam agenda tersebut para kepala SMA Negeri se-Tanah Bumbu, di antaranya Kepala SMAN 1 Simpang Empat Abdul Rokhim, Kepala SMAN 1 Kusan Hilir Wahidah, Kepala SMAN 1 Batulicin Muraqibuddin, Kepala SMAN 2 Simpang Empat Bukhori, Kepala SMAN 1 Angsana Maryudi, Kepala SMAN 1 Mantewe Jamalluddinnor, Kepala SMAN 1 Sungai Loban Akhmad Supianor Fajeri, Kepala SMAN 1 Satui Ahmadillah, Kepala SMAN 1 Karang Bintang Muhammad Abduh, dan Kepala SMAN 1 Kusan Hulu Faisal Anwar.

Baca Juga Pemandian Sungai Murung A HST Ditutup Usai Siswi SD Tewas Tenggelam, Pemilik Lahan Diperiksa Polisi

Baca Juga Polres Banjarbaru Panggil Sejumlah Pemilik Lahan yang Terbakar di Kecamatan Cempaka

Konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang sebelumnya disampaikan para kepala sekolah terkait keterbatasan fasilitas pendidikan serta kebutuhan guru yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi.

Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, menegaskan pihaknya berperan sebagai jembatan agar berbagai persoalan yang dihadapi sekolah dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah provinsi.

Hal itu mengingat pengelolaan SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"DPRD hadir untuk menjembatani kebutuhan sekolah agar dapat disampaikan langsung kepada pemerintah provinsi. Harapannya berbagai persoalan yang dihadapi sekolah dapat segera memperoleh solusi," ujarnya.