WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU - DPRD Kabupaten Tanah Bumbu bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang belakangan berdampak luas terhadap aktivitas warga, pelayanan air bersih, hingga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Tanah Bumbu bersama Bagian Ekonomi, SDA dan Administrasi Pembangunan Setda Tanah Bumbu, PT PLN (Persero) ULP Batulicin, PT Air Minum Bersujud (Perseroda), serta perwakilan pelaku UMKM terdampak, yang digelar di ruang rapat DPRD Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Selasa (04/08/2026).

Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, menegaskan rapat tersebut digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang dinilai mengganggu berbagai sektor.

Dalam rapat, DPRD meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan yang telah dilakukan, hingga upaya konkret agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

Tak hanya itu, wakil rakyat juga mempertanyakan peluang pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak akibat pemadaman listrik berulang.

Menanggapi hal tersebut, Manager ULP PLN Batulicin, Azmi Muharom, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kompensasi masih menjadi kewenangan manajemen PLN di tingkat yang lebih tinggi.

Baca Juga LBH Borneo Nusantara Gugat PLN Kalselteng ke PTUN Buntut Pemadaman

Baca Juga Kasus ISPA di Kalsel Meningkat 20 Persen di Kalsel karena Karhutla

Rapat juga menyoroti dampak pemadaman terhadap pelayanan air bersih. Pasokan listrik yang tidak stabil mengakibatkan operasional instalasi pengolahan air milik PT Air Minum Bersujud (Perseroda) ikut terganggu sehingga distribusi air kepada pelanggan tidak dapat berjalan maksimal.

Di sisi lain, pelaku UMKM turut menyampaikan keresahan mereka. Salah satunya Ratnawati, pengusaha roti di Tanah Bumbu, yang mengaku sering mengalami kerugian akibat listrik padam saat proses produksi berlangsung.

Menurutnya, pemadaman menyebabkan aktivitas produksi terhenti, pesanan pelanggan terlambat diselesaikan, bahkan adonan maupun bahan baku yang sudah diproses berisiko rusak sehingga menambah beban usaha.