WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengapresiasi dedikasi para purnatugas aparatur sipil negara dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) VII Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yang digelar di Aula Rakat Mufakat, Pelaihari, Kalimantan Selatan, Kamis (30/07/2026).

Forum lima tahunan yang mengusung tema "Dengan Semangat Kebersamaan dan Kepedulian, Kita Wujudkan PWRI yang Solid, Sehat dan Produktif" tersebut diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyusun arah kebijakan lima tahun mendatang, sekaligus memilih kepengurusan baru PWRI Kabupaten Tanah Laut masa bakti 2026-2031.

Prosesi pembukaan diawali dengan pembacaan Panca Ubaya PWRI guna meneguhkan kembali komitmen wredatama dalam mengamalkan nilai-nilai pengabdian, persatuan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat meskipun telah menyelesaikan masa tugas formal di pemerintahan.

Ketua Panitia Muskab VII PWRI Tanah Laut, Nor Efansyah, melaporkan bahwa agenda ini dilaksanakan berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi serta Surat Keputusan Pengurus Cabang terkait pembentukan panitia.

Seluruh tahapan persiapan dijalankan melalui koordinasi intensif dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Ia memaparkan bahwa organisasi purnatugas ini telah terbentuk secara resmi di enam kecamatan, yakni Pelaihari, Bati-Bati, Takisung, Jorong, Batu Ampar, dan Kurau.

Sementara itu, pembentukan kepengurusan di lima kecamatan tersisa: Tambang Ulang, Bumi Makmur, Bajuin, Kintap, dan Panyipatan, akan terus diakselerasi melalui sinergi bersama Pemkab Tanah Laut serta para camat setempat.

Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Achmad Taufik, menyampaikan apresiasi mendalam untuk pengabdian berkelanjutan para anggota PWRI.

"Pengalaman, kebijaksanaan, dan keteladanan yang dimiliki para wredatama merupakan modal berharga yang masih sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan daerah," kata Achmad Taufik.

Pemerintah daerah berharap musyawarah dapat melahirkan kepengurusan yang amanah dan berintegritas melalui mekanisme mufakat.

Keberadaan PWRI dipandang memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan positif, merawat nilai kebangsaan, serta mewujudkan visi daerah "Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan."