“Masih banyak orang yang tinggal di sini tetapi bukan ber-KTP Tabalong. Artinya pemerintah daerah menyediakan fasilitas untuk masyarakat, tetapi mereka belum tercatat sebagai warga Tabalong,” ujarnya.

H Fani sapaan akrabnya, menambahkan jumlah penduduk yang tercatat secara resmi turut memengaruhi besaran anggaran yang diterima daerah.

Akibatnya, sejumlah potensi pendanaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan, untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak dapat diperoleh secara maksimal.

Selain itu, beberapa program unggulan daerah, termasuk Tabalong Smart, juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang belum memiliki KTP Tabalong.

“Dengan data kependudukan yang akurat, kami bisa mengetahui dan menyusun kebijakan yang tepat. Karena itu, kami berharap para ASN dapat memahami pentingnya hal ini,” pungkasnya. (wartabanjar.com/Suhardi)