Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla berdampak langsung pada ketahanan nasional, ekonomi, hingga hubungan diplomatik. Oleh karena itu, penanganan lapangan wajib mengedepankan pendekatan kolaboratif dan respons cepat.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” ujar Djamari.
Dalam rapat, Menkopolkam memberikan atensi khusus kepada enam provinsi rawan dengan ekosistem gambut yang luas, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Puncak kemarau diperkirakan berlangsung Agustus–September 2026, dan mitigasi diperkuat melalui apel siaga mulai awal Juli 2026 dengan komando dipimpin Gubernur langsung melalui BPBD selaku koordinator kebencanaan, mengacu pada Rencana Kontingensi Kalsel.
Upaya lain, dilakukan sinergi lintas sektor dan dukungan Pemerintah Pusat menghadapi El Nino 2026–2027.
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam laporannya mengingatkan pentingnya mewaspadai siklus perulangan karhutla empat tahunan, terutama dengan adanya indikasi cuaca kering tahun ini.
“Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lalai. Saya juga meminta komitmen penuh dari seluruh pemegang izin konsesi kehutanan untuk bertanggung jawab langsung terhadap pencegahan dan pemantauan titik api di wilayah kerja mereka,” tegas Menhut.
