WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut merampungkan penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 untuk menyelaraskan program lintas sektor di Ruang Rapat Dialektika Bapperida, Kamis (11/06/2026).

Langkah ini diambil guna menyepakati target capaian 30 indikator pembangunan kependudukan agar masuk dalam rencana kerja seluruh perangkat daerah.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut, Ismail Fahmi, menjadi instrumen krusial dalam menyempurnakan draf arah kebijakan daerah.

Agenda ini dihadiri oleh perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, tim penyusun, serta jajaran kepala dinas terkait.

Saat membacakan sambutan tertulis Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto, Sekda Ismail Fahmi menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap program kerja daerah.

Baca Juga Respons Laporan 110, Polresta Banjarmasin Amankan Dua Remaja Pembawa Celurit

Faktor kualitas, kuantitas, persebaran, mobilitas, hingga tertib administrasi kependudukan wajib menjadi fondasi utama.

"Melalui rapat ini saya berharap kita dapat bersama-sama menyepakati target indikator pembangunan kependudukan, melengkapi data yang masih kurang, serta memberikan masukan final guna menghasilkan dokumen PJPK yang lebih komprehensif," ujar Ismail saat membacakan sambutan Bupati.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif dan sinergi dari seluruh instansi sangat diperlukan agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal.

Pemkab Tanah Laut juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan serta validasi berkala yang diberikan oleh Kemendukbangga/BKKBN pusat maupun provinsi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Tanah Laut, Maria Ulfah, menjabarkan bahwa draf dokumen ini disusun bersandarkan data riil terkini dan dokumen RPJMD.

Evaluasi eksternal mencatat hasil yang positif, di mana telaah dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel mendapat nilai 80, sedangkan validasi Tim Kemendukbangga/BKKBN Pusat mencapai angka 84,56.

Guna mengejar kesempurnaan dokumen, forum memfokuskan pembahasan pada penajaman analisis matriks PSRI serta sinkronisasi program dengan visi misi daerah.