Pemkab Tanah Laut juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan serta validasi berkala yang diberikan oleh Kemendukbangga/BKKBN pusat maupun provinsi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Tanah Laut, Maria Ulfah, menjabarkan bahwa draf dokumen ini disusun bersandarkan data riil terkini dan dokumen RPJMD.
Evaluasi eksternal mencatat hasil yang positif, di mana telaah dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel mendapat nilai 80, sedangkan validasi Tim Kemendukbangga/BKKBN Pusat mencapai angka 84,56.
Guna mengejar kesempurnaan dokumen, forum memfokuskan pembahasan pada penajaman analisis matriks PSRI serta sinkronisasi program dengan visi misi daerah.
Aspek peningkatan kualitas SDM, ketahanan keluarga, hingga penguatan pusat data berkala menjadi poin utama yang dikritisi tim penyusun.
Setelah tahap finalisasi substansi ini selesai, Pemkab Tanah Laut menjadwalkan uji publik dalam waktu dekat sebelum dokumen PJPK 2025-2029 tersebut resmi disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan hukum pembangunan berkedaulatan kependudukan. (Wartabanjar.com/Gazali/*)
Editor Restu
