Aspek peningkatan kualitas SDM, ketahanan keluarga, hingga penguatan pusat data berkala menjadi poin utama yang dikritisi tim penyusun.

Setelah tahap finalisasi substansi ini selesai, Pemkab Tanah Laut menjadwalkan uji publik dalam waktu dekat sebelum dokumen PJPK 2025-2029 tersebut resmi disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan hukum pembangunan berkedaulatan kependudukan. (Wartabanjar.com/Gazali/*)

Editor Restu