“Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu melalui berbagai skema pendanaan, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program yang bersumber dari APBN, sehingga percepatan peningkatan akses air minum aman dapat terlaksana,” katanya.
Ryan juga menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, hingga penyelenggara layanan air minum dalam mendukung percepatan pencapaian target tersebut.
Lebih lanjut, ia mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup.
Karena itu, penyediaan akses air minum aman menjadi salah satu indikator penting pembangunan yang harus didorong secara berkelanjutan.
Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tantangan penyediaan layanan air minum, diperlukan peningkatan pemahaman, kapasitas, serta komitmen bersama dalam mewujudkan layanan air minum yang aman dan berkualitas.
Konsep air minum aman tidak hanya berfokus pada ketersediaan air, tetapi juga mencakup aspek kualitas, kuantitas, keterjangkauan, kontinuitas, dan keamanan dalam penggunaannya.
“Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap terbangun kesamaan pemahaman mengenai kebijakan strategis dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penyediaan akses air minum aman di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Selain menjadi sarana peningkatan kapasitas peserta, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi forum diskusi, pertukaran informasi, dan penguatan komitmen bersama guna mendukung percepatan pencapaian target akses air minum aman yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan. (Wartabanjar.com/*)
