WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Upaya pembenahan birokrasi dan efisiensi anggaran menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Umum Pejabat Daerah (Coffee Morning) yang digelar di Aula Sarantang Saruntung, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (12/05/2026).

Agenda yang berlangsung pascapelantikan pejabat ini dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Laut, H Rahmat Trianto.

Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran kepala dinas, camat, hingga kepala bidang yang kini memikul tanggung jawab baru di kursi pemerintahan.​

Baca Juga Legislator DPR Asal Kalsel Siapkan Beasiswa bagi Yosepha yang Protes ke Juri LCC 4 Pilar

Dalam instruksinya, Bupati menekankan bahwa setiap posisi merupakan amanah yang harus dijaga melalui kinerja nyata.

Ia meminta para pejabat fokus pada pengabdian sebagai bentuk investasi jangka panjang.

"Apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi kita masa depan. Apa yang kita terima hari ini adalah hasil investasi kita dulu. Jadi ibu bapak lebih fokus untuk bekerja dan mensyukuri di mana ibu bapak diamanahkan," ujar Bupati H. Rahmat Trianto.

Selain memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru diambil sumpah, Bupati secara blak-blakan menyoroti beban fiskal daerah pada proyeksi anggaran 2027.

Salah satu poin krusial yang menjadi tantangan besar adalah tingginya angka belanja pegawai.​

"Belanja pegawai kita melebihi 30 persen. Ini menjadi PR kita bersama. Kondisi ini bukan hanya dihadapi Kabupaten Tanah Laut, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia," katanya.​

Menyikapi hal tersebut, kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk ditingkatkan kembali.

Mulai dari aspek kepatuhan regulasi, atribut seragam, hingga kehadiran di kantor.

Menurutnya, citra pemerintah berada di tangan kedisiplinan para pegawainya.​

"Jangan sampai masyarakat mengatakan ASN hanya enak saja. Karena itu saya minta pimpinan di setiap SKPD untuk benar-benar membangun budaya kerja yang baik," tegasnya.​

Tidak hanya soal disiplin, H. Rahmat Trianto juga melontarkan tantangan terbuka bagi para kepala dinas untuk segera melakukan akselerasi inovasi.