“Hal-hal seperti ini nanti akan kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan, akan dikolaborasikan dengan BPBD Kalsel lalu disampaikan kepada Pak Gubernur untuk melakukan langkah-langkah teknis lainnya dalam hal penanganan dampak El Nino yang ada di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Dalam pertemuan ini Komisi I sepakat bahwa keterlambatan pengambilan kebijakan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, stabilitas lingkungan, kesehatan publik, hingga aktivitas ekonomi warga Banua, terutama di wilayah rawan Karhutla dan kekeringan.

Karena itu, Komisi I DPRD Kalsel menilai penguatan koordinasi pemerintahan dan kesiapsiagaan birokrasi menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari dampak El Nino yang lebih luas. (wartabanjar.com/*)

Editor: Yayu