“Jakarta ini membuatkan suatu peraturan khusus instruksi khusus yang dikeluarkan oleh sekretaris daerah dan langsung ditujukan kepada seluruh SKPD, sehingga seluruh SKPD mulai bulan ini sudah mulai bulan ini sudah mulai siap siaga terkait dengan penanganan El Nino di tempatnya masing-masing,” terang Ilham.
Selain itu Ilham mengatakan bahwa BPBD DKI Jakarta telah memaparkan kerja sama strategis dengan BNPB dan BMKG melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Program tersebut dinilai mampu menjadi instrumen pengendalian risiko akibat El Nino Godzilla.
“Hal-hal seperti ini nanti akan kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan, akan dikolaborasikan dengan BPBD Kalsel lalu disampaikan kepada Pak Gubernur untuk melakukan langkah-langkah teknis lainnya dalam hal penanganan dampak El Nino yang ada di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Dalam pertemuan ini Komisi I sepakat bahwa keterlambatan pengambilan kebijakan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, stabilitas lingkungan, kesehatan publik, hingga aktivitas ekonomi warga Banua, terutama di wilayah rawan Karhutla dan kekeringan.
Karena itu, Komisi I DPRD Kalsel menilai penguatan koordinasi pemerintahan dan kesiapsiagaan birokrasi menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari dampak El Nino yang lebih luas. (wartabanjar.com/*)
Editor: Yayu
