Viral Tarif Laundry Pakaian Gubernur Kaltim: Biro Umum Tuntut Layanan Supercepat
WARTABANJAR.COM - Ramainya polemik anggaran laundry senilai Rp 450 juta di lingkungan rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), membuat pemilik Alwan Laundry, Enny, menjelaskan terkait besarnya biaya yang harus dibayarkan.
Enny menyebut pekerjaan yang ditangani bukan sekadar mencuci pakaian pribadi pejabat. Dan tarif yang disorot publik berkaitan erat dengan tuntutan pelayanan super cepat.
Alwan Laundry seringkali harus menangani perlengkapan acara seperti taplak meja dan sarung kursi yang harus segera bersih untuk digunakan kembali dalam agenda resmi berikutnya.
Baca Juga: Setelah Mobil dan Rumah Dinas, Giliran Jasa Cuci Pakaian Gubernur Kaltim Disorot
Baca Juga: Guru BK Potong Paksa Rambut Siswi SMKN 2 Garut Jawa Barat
Kebutuhan mendadak ini membuat pihak laundry harus bekerja di luar jam operasional normal.
Enny menyebut, sistem pengerjaan ekspres ini bervariasi antara tiga hingga enam jam, namun tantangannya meningkat saat masuk waktu malam.
“Ekspres itu macam-macam. Ada yang tiga jam, ada yang enam jam. Tapi kalau sudah lewat malam, seperti jam 10 malam, jam 1 dini hari, bahkan pernah sampai jam 3 subuh, tentu berbeda lagi pengerjaannya,” jelasnya, saat dikonfirmasi Kamis (7/5/2026).
Tidak hanya proses pencucian, pengantaran barang pun kerap dilakukan pada jam-jam tidak lazim demi mengejar jadwal agenda gubernur.
“Pernah antar jam 10 malam, bahkan sampai jam 1 dini hari,” tambahnya.
Ia mengatakan kerja sama antara usahanya dengan Pemprov Kaltim bukanlah hal baru, karena sudah berjalan sejak periode sebelumnya.
Selama ini, koordinasi disebut dilakukan melalui Biro Umum Pemprov Kaltim sebagai pihak yang mengatur kebutuhan operasional.
“Kerja sama ini sudah berlangsung sejak masa Pj Gubernur dan komunikasi selama ini melalui Biro Umum,” ujar Enny.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, meluruskan bahwa angka Rp 450 juta tersebut bukan untuk mencuci pakaian pribadi kepala daerah.
Menurutnya, ada kesalahan persepsi akibat nomenklatur atau penamaan dalam sistem anggaran.
