WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelayanan publik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penerapan work from home (WFH).

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Banjar, H Yudi Andrea, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Banjar H Saidi Mansyur pada pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Hotel Roditha, Banjarbaru, Kamis (9/4/2026).

Menurut Yudi, efisiensi yang saat ini didorong pemerintah tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Baca Juga Promo JSM Harga Murah Popok di Indomaret dan Alfamart Hari Ini 10 April 2026

“Terkait efisiensi, kita dorong agar dapat dikondisikan dengan baik. Misalnya adanya kebijakan work from home (WFH) dari Mendagri tetap kita ikuti, namun pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelayanan publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

“Standar pelayanan adalah ‘janji’ tertulis penyelenggara layanan kepada masyarakat. Dengan standar yang jelas, masyarakat mendapat jaminan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” ujarnya.

Yudi menyebut, secara umum kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banjar sudah berjalan cukup baik. Hal itu terlihat dari tingkat kepatuhan penyelenggaraan layanan serta pembangunan zona integritas yang terus ditingkatkan.

Meski demikian, Pemkab Banjar tetap berupaya memperkuat kualitas layanan, terutama dalam menghadapi tantangan ke depan.

Dalam kesempatan itu, Yudi juga menyoroti pentingnya peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik.

Ia menambahkan, pengawasan eksternal diperlukan untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas layanan.

“Selama ini Kabupaten Banjar selalu bersinergi dengan Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Banjar, Muhammad Ikhsan, melaporkan FKP 2026 diikuti 50 peserta yang terdiri dari SKPD, akademisi, dan pelaku usaha.

Ia menjelaskan, forum ini menjadi wadah untuk membahas berbagai kendala dalam pelayanan publik sekaligus mencari solusi bersama.