WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video seorang pria berjoget di dalam dapur fasilitas program pemenuhan gizi. Aksi tersebut menuai sorotan tajam dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam video yang viral, terlihat pria tersebut menari mengikuti alunan musik di dalam ruangan yang menampilkan logo BGN. Aksi itu dinilai tidak pantas, terlebih dilakukan di area yang seharusnya steril dan memenuhi standar operasional.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas. Ia langsung menginstruksikan jajaran pengawasan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

“Kami sudah menugaskan tim untuk menemui yang bersangkutan dan memberikan teguran keras,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan wilayah terkait juga telah turun langsung dan memastikan pria dalam video tersebut sudah mendapat peringatan tegas atas tindakannya.

Langgar Aturan, Tanpa APD

BGN menilai aksi tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar standar kebersihan. Pasalnya, pria tersebut diketahui membuat konten di dapur tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD).

Hal ini menjadi perhatian serius karena dapur program gizi seharusnya menerapkan protokol ketat demi menjaga kualitas dan keamanan makanan.

“Kenapa harus berlebihan seperti itu, apalagi dilakukan di dapur tanpa APD. Ini jelas tidak sesuai aturan,” tegas Nanik.

SPPG Langsung Disanksi

Tak berhenti pada teguran, BGN juga mengambil langkah lebih jauh dengan membekukan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik pria tersebut.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan inspeksi dan ditemukan sejumlah pelanggaran teknis, mulai dari tata letak dapur yang tidak sesuai hingga sistem pengolahan limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar.

“Setelah kami cek, ternyata layout dapur tidak sesuai dan IPAL juga bermasalah. Karena itu, operasional kami suspend sementara,” jelasnya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran dalam program yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.