WARTABANJAR.COM, TEHERAN – Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dilaporkan menolak usulan untuk meredakan ketegangan atau mencapai gencatan senjata dengan Amerika Serikat.

Menurut laporan Reuters yang mengutip seorang pejabat senior Iran, usulan tersebut disampaikan kepada Iran melalui dua negara perantara.

Pejabat itu menyebutkan, sikap Khamenei terhadap pembalasan terhadap AS dan Israel sangat keras dan serius dalam sesi kebijakan luar negeri pertamanya, meski tidak dijelaskan apakah ia hadir secara langsung.

Reuters juga melaporkan, tiga sumber pada 14 Maret menyebut pemerintahan Donald Trump menolak upaya sekutu Timur Tengah untuk memulai negosiasi diplomatik guna mengakhiri konflik.

Mojtaba Khamenei Disebut Dirawat di Rusia

Sebelumnya, Mojtaba dikabarkan diam-diam diterbangkan ke Rusia untuk menjalani perawatan medis setelah mengalami luka akibat serangan AS-Israel.

Spekulasi ini mencuat setelah ia belum muncul di hadapan publik sejak ditunjuk menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang dilaporkan meninggal pada Sabtu (28/2/2026).

Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Iran maupun Rusia terkait kabar tersebut.

Laporan mengenai pemindahan Mojtaba Khamenei pertama kali muncul dari media Kuwait, Al-Jarida. Media tersebut mengutip sumber pejabat tinggi Iran yang menyebut pemindahan dilakukan secara rahasia ke Moskwa karena alasan kesehatan dan keamanan.

Hal itu disebut terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Disebutkan, Mojtaba kini dirawat di fasilitas medis privat di dalam kompleks kepresidenan Rusia dan tengah menjalani masa pemulihan.

Intelijen AS: Iran Makin Garis Keras

Sementara itu, laporan intelijen AS yang dikutip The Washington Post menyebut kepemimpinan Iran saat ini cenderung semakin garis keras.

Meski telah terjadi serangan oleh Israel dan AS selama beberapa pekan, sikap Mojtaba diperkirakan tidak akan berubah dalam waktu dekat.

Laporan tersebut juga menyebut, serangan sejak 28 Februari belum menimbulkan keretakan signifikan dalam struktur kekuasaan Iran.