WARTABANJAR.COM, BARABAI – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyoroti dugaan ketimpangan distribusi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Sorotan tersebut muncul dalam rapat kerja Komisi I DPRD HST bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh Ketua Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) se-Kabupaten HST yang digelar di ruang rapat lantai II Sekretariat DPRD HST di Barabai, Kamis (12/3/2026).
Laporan Orang Tua Siswa
Anggota Komisi I DPRD HST, Hj. Habibah, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari orang tua siswa mengenai adanya sekolah yang tidak menerima menu MBG dalam bentuk paket sebelum libur panjang semester lalu, sekitar tiga bulan yang lalu.
Menurutnya, laporan tersebut harus menjadi perhatian serius agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak dapat berjalan secara merata.
Ia menyebutkan terdapat satu SPPG yang telah menjalin kerja sama dengan 11 sekolah, namun dalam pelaksanaannya hanya enam sekolah yang menerima distribusi makanan.
“Ada satu SPPG yang MoU dengan 11 sekolah, tetapi yang menerima MBG hanya enam sekolah. Empat sekolah lainnya tidak mendapatkan. Hingga sekarang ketika ditanyakan kembali kepada orang tua siswa, mereka menyampaikan tidak menerima,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut.
DPRD Pertanyakan Mekanisme Distribusi
Temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan dari anggota DPRD terkait mekanisme distribusi program MBG di lapangan.
Habibah menilai seluruh sekolah yang telah terdata sebagai penerima manfaat seharusnya memperoleh layanan yang sama tanpa adanya perbedaan.
